PEMUDA MUHAMMADIYAH DAN JORNA BAND MEMPELOPORI NGOBBROL BARENG BERSAMA PAKAR

Gombong, group musik kentongan Jorna Band dikomando oleh Suratno (Pak Nano) Ketua Ranting Muhammadiyah Klopogodo baru saja tampil dalam acara ngobrol bersama pakar yang bertema “orang miskin dilarang sekolah”. Dilaksanakan pada Sabtu 24/9 bertempat di kediaman Ust. Mundir Hasan, S.Pd Gang Bogowonto-Wero. Acara ini dipelopori oleh Ust. Mundir Hasan dan didukung oleh Pemuda Muhammadiyah Gombong.

Acara ini diikuti oleh orang-orang pinggiran seperti petani, kuli bangunan, penarik becak dan para “mustadl’afin “ lainnya. Selain itu, hadir pula dari kalangan guru, mahasiswa dan aktifis ormas. Mundir Hasan mengatakan, acara ini dimaksudkan untuk mencerdaskan orang-orang pinggiran dengan metode yang nyantai dan menyenangkan. Sehingga meski semuanya lelah ngobrol-ngobrol gayem terus sampai tidak terasa waktu menunjukan jam 23.30 WIB. Acara ini direncanakan akan rutin dilakukan setiap bulan pada malam Ahad ke empat.

Hadir sebagai pembicara dalam kesempatan itu Mustika Aji, pegiat pendidikan dan aktifis LSM Formasi Kebumen. Beliau memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan mulai dari APBN sampai APBD Kabupaten. Yang sesungguhnya sangat memungkinkan untuk menggratiskan sekolah dasar mulai dari SD sampai SMP. Namun sampai saat ini balum ada realisasi bahkan dengan adanya BOS (Bantuan Operasi Sekolah) bukanya semakin murah biaya pendidikan justru semakin banyak sekolah yang memungut biaya dengan dalih macam-macam.

Selain itu, Mustika Aji juga memaparkan hasil penghitungan data biaya sekolah negeri dan sekolah swasta dimana sekolah negeri membutuhkan dana sebesar Rp. 1.300.000 sebagai biaya operasional per siswa sedangkan sekolah swasta hanya membutuhkan Rp. 300.000,-. Sementara peningkatan dalam artian siswa meningkat nilainya dari mulai masuk hingga tamat, sekolah swasta lebih tinggi dari pada sekolah negeri. Kalau seperti ini, harusnya sekolah negeri dirubah saja menjadi sekolah swasta begitupun sebaliknya, kelakarnya.

Dalam paparannya, kang Aji menyampaikan bahwa Undang-Undang di negara ini sangat mendukung adanya pendidikan gratis. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah bahkan sampai peraturan bupati semua mendukung. Namun pada kenyataanya sangat jauh dari biaya gratis.

Ahmad Muhrodi (43) seorang guru PNS di Gombong cukup senang dan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada acara semacam itu. Karena betul-betul menggugah hati dan pikiran kita semua yang selama ini buta akan persoalan anggaran pendidikan dan hal-hal lain. Terlebih nuansa yang disajikan tidak kaku, karena dibarengi dengan musik dan obrolan nyantai. Dan cukup mengena sasaran. Terkait dengan masalah pendidikan Muhrodi menyatakan, banyak guru maupun pelaku pengelola sekolah yang merasa dipaksa untuk berbohong oleh sistem yang ada terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.

Heri Pramono (26) aktivis Pemuda Muhammadiyah pada kesempatan itu menyatakan akan mendukung acara semacam itu, begitupun Pemuda Muhammadiyah insya Allah akan mendukung dengan segala kemampuan yang dimiliki. Terkait dengan dunia pendidikan, Heri menyoroti pendidikan di Indonesia tidak menekankan kepada output yang diharapkan bisa merubah nasib dan mencerdaskan bangsa. Namun dititikberatkan kepada angka-angka sehingga outputnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain, dalam hal-hal yang positif pelajar Indonesia tidak seperti di Jepang yang memiliki prinsip 5 N (Nonton, Niteni, Niru, Nambahi, Nemukaken). Sehingga orang Jepang belajar ke Amerika Serikat untuk membuat mobil, begitu sudah bisa membuat sekolah ditinggal. Ijazah tidak perlu. Yang disayangkan pelajar Indonesia tidak meniru Jepang dalam hal-hal yang positif tetapi yang negatif menggunakan prinsipnya Jepang, jelasnya.

Sementara itu, Suratno ketua PRM Klopogodo berkomentar tentang pendidikan dimana sekolah terjadi diskriminasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah negeri sudah tidak berfikir gaji guru, dan pasti jadi pilihan anak-anak cerdas, anak orang kaya pula.  namun bantuan tetap mengalir. Sedangkan sekolah swasta harus berfikir gaji guru, menjadi sekolah penerima siswa buangan dari negeri, rata-rata anaknya kurang cerdas dan bisa dipastikan rata-rata anaknya orang miskin. Sudah seperti itu, harus mencari dana untuk menggaji guru.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *